SPH Atas Tanah: Fungsi dan Proses Mendapatkannya

Pada transaksi jual-beli tanah dengan kondisi tertentu, SPH menjadi salah satu berkas “wajib” untuk dilampirkan. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah jika objek yang ditransaksikan belum bersertifikat resmi. Maka dari itu, agar transaksi jual-beli bisa dilakukan, dibutuhkan dokumen bernama SPH sebagai syarat utamanya.

Apa Itu SPH?

Surat Pengakuan Hak atau disingkat SPH adalah dokumen penting yang menerangkan kepemilikan seseorang atau lembaga atas bidang tanah yang belum bersertifikat, seperti girik contohnya. Dokumen ini memiliki peran krusial dalam proses pengurusan hak atas tanah di Indonesia, terutama untuk objek yang belum memiliki sertifikat resmi.

Contoh Surat Pengakuan Hak, via Scribd

SPH biasanya dikeluarkan oleh perangkat desa atau kelurahan. Meskipun statusnya tidak bersifat formal, dokumen ini merupakan salah satu persyaratan penting dalam proses pendaftaran objek atau pembuatan sertifikatnya.

Surat Pengakuan Hak sering digunakan sebagai salah satu berkas pendukung dalam proses pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Perannya sangat signifikan dalam membantu memperkuat klaim kepemilikan tanah, terutama untuk objek yang belum pernah didaftarkan sebelumnya.

Dasar hukum surat ini dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Peraturan ini memberikan kewenangan penguasaan atas tanah negara kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Fungsi dan Tujuan

SPH Atas Tanah memiliki beberapa fungsi dan tujuan penting dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi dan tujuan utamanya:

1. Pengakuan informal: Memberikan pengakuan atas kepemilikan sebelum proses sertifikasi resmi.
2. Dasar pengurusan sertifikat: Menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses pengurusan sertifikat resmi.
3. Pencegahan sengketa: Membantu mencegah potensi sengketa tanah di masa depan.
4. Bukti kepemilikan sementara: Berfungsi sebagai bukti awal kepemilikan sebelum adanya sertifikat resmi.

Detail-Detail Pada Dokumen SPH

Agar dianggap sah sebagai dasar hak atau bukti penguasaan tanah secara yuridis, SPH Atas Tanah harus terdiri dari beberapa unsur wajib, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan kepemilikan tanah oleh pemilik.
2. Pernyataan terkait riwayat tanah ataupun proses-proses peralihannya di masa lalu.
3. Data-data teknis seperti ukuran, batas-batas, luas tanah, alamat lengkap, peta, gambar, dan lain sebagainya.
4. Pernyataan Tidak Terlibat dalam Sengketa.
5. Pernyataan Tidak Sedang Dijaminkan.
6. Pernyataan Tidak Sedang Dalam Peralihan Hak.
7. Tanda tangan pemilik, saksi, dan pejabat desa

Proses Penerbitan

Untuk memperoleh dokumen ini, pemilik perlu melalui serangkaian langkah administratif. Berikut adalah tahapan umum dalam proses mendapatkannya:

1. Pengajuan permohonan ke kantor desa/kelurahan.
2. Penyerahan dokumen pendukung (KTP, KK, bukti pembayaran PBB, dll).
3. Peninjauan lokasi objek oleh petugas.
4. Verifikasi data dan dokumen.
5. Penerbitan dokumen SPH oleh kepala desa/lurah.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Terkait Surat Pengakuan Hak yang telah diterbitkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik tanah dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksinya. Berikut adalah beberapa poinnya:

1. Dokumen ini bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah secara hukum.
2. Hanya berlaku untuk proses administrasi tertentu.
3. Pemilik disarankan untuk segera mengurus sertifikat resmi.
4. Istilah terkait Surat Pengakuan Hak seperti ini bisa berbeda-beda di setiap daerah.
5. Dalam transaksi jual-beli tanah yang belum bersertifikat, pembeli wajib melakukan proses pendaftaran untuk mendapatkan hak atas objek tersebut

Penutup

Pada kesimpulannya, SPH adalah dokumen penting dalam proses pengurusan hak atas tanah di Indonesia. Meskipun bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah secara hukum, dokumen ini memiliki peran tersendiri dalam proses administrasi pertanahan, serta dapat menjadi langkah awal menuju kepemilikan tanah yang legal dan terdaftar. Penting bagi pemilik objek untuk memahami status dan fungsi dokumen tersebut, serta melakukan tindak lanjut menuju proses pendaftaran tanah agar mendapatkan sertifikat resmi.