Dalam dunia layanan jasa, KJPP mungkin belum begitu dikenal secara luas di kalangan masyarakat. Padahal, peran dari lembaga ini bisa dibilang cukup penting di dunia properti.
Lalu, seberapa butuhkah masyarakat terhadap jasanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut serta pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait KJPP, simak artikel ini sampai selesai.
KJPP atau kepanjangan dari Kantor Jasa Penilai Publik adalah sebuah badan usaha yang memiliki izin langsung dari Menteri Keuangan, di mana berperan sebagai tempat bagi para penilai publik untuk menyediakan berbagai layanan dan jasanya.
Fokus utamanya adalah menilai nilai aset atau bisnis sesuai dengan standar perhitungan dan harga pasar yang berlaku. Mereka juga memberikan solusi serta perkiraan mengenai nilai suatu objek dengan mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI).
Selain izin langsung dari Menteri Keuangan, penilai publik juga diharuskan terdaftar pada Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
KJPP umumnya dapat berbentuk persekutuan, firma, atau perseorangan, dengan perbedaannya masing-masing.
Bentuk perseorangan didirikan oleh seorang Penilai Publik yang juga berperan sebagai Pemimpin.
Bentuk Persekutuan Perdata harus didirikan oleh minimal 2 orang Penilai Publik. Setiap anggota sekutu memiliki peran yang berbeda, di mana salah satu anggota bertindak sebagai Pemimpin Rekan.
Mirip dengan Persekutuan Perdata, Firma KJPP juga didirikan oleh minimal 2 orang Penilai Publik. Namun, dalam firma, kepemimpinan dipegang oleh seorang Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa tertentu. Jika semua anggota firma memiliki klasifikasi bidang jasa yang sama, firma tersebut diklasifikasikan sebagai Penilaian Properti Sederhana.
Perlu diketahui bahwa jika ada Rekan KJPP yang bukan Penilai Publik, maka lembaganya harus didirikan oleh minimal 2/3 dari total sekutu yang merupakan Penilai Publik.
Izin yang diberikan kepada KJPP tidak memiliki masa berlaku tertentu. Ini berarti izin tersebut tetap berlaku hingga dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.
KJPP harus memastikan bahwa komposisi anggotanya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk jika adanya pengunduran diri atau kematian salah satu Rekan, di mana kondisi tersebut harus segera diatasi dalam jangkat waktu enam bulan.
Sebagai penilai publik, lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk menilai nilai aset secara profesional dan independen. Mereka mendapatkan izin tersebut melalui proses yang diatur oleh pemerintah. Hal ini memastikan bahwa assessment mereka dapat dipercaya dan akurat.
Perlu dicatat bahwa KJPP bukanlah bagian dari institusi perbankan, melainkan entitas yang berdiri sendiri serta bertugas memberikan asumsi nilai secara objektif.
Lembaga ini akan melakukan evaluasi terhadap nilai total aset yang dijadikan jaminan dalam transaksi tertentu. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting untuk memastikan transparansi dan kepercayaan terkait berbagai transaksi keuangan yang melibatkan penilaian aset.
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) memainkan peran penting dalam proses jual beli rumah, terutama ketika transaksi tersebut melibatkan pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui bank. Lembaga ini bertugas untuk menilai harga rumah yang akan dibeli, sehingga proses pembiayaan dapat dilakukan secara tepat serta sesuai dengan standar.
Penting untuk dicatat bahwa proses assessment oleh KJPP harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan tersebut tertuang dalam PMK No. 56/PMK.01/2017 dan PMK No. 228/PMK.01/2019 yang menetapkan pedoman tentang penilaian properti oleh KJPP.
Baca juga: Pentingnya Appraisal Untuk Menaksir Nilai Jual Rumah Anda
Selain itu, lembaga ini juga memiliki peran terkait transaksi lain yang melibatkan KPR, seperti top up maupun take over KPR. Mereka bertindak sebagai pihak independen yang memberikan assessment secara akurat terhadap nilai objek transaksi. Dengan begitu, bank dapat membuat keputusan secara tepat dalam proses pembiayaan.
Selain terkait transaksi jual beli rumah, KJPP juga diperlukan dalam menghitung nilai objek pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, serta kegiatan pertanahan lainnya dan penataan ruang.
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menawarkan beragam jenis cakupan layanan penilaian di antaranya adalah sebagai berikut.
Meliputi assessment properti seperti tanah, bangunan, perangkat telekomunikasi, pertambangan, pertanian, alat berat, alat transportasi, dan mesin lengkap dengan peralatannya.
Hal ini juga termasuk menyediakan penilaian untuk properti yang lebih sederhana, seperti apartemen, lahan kosong untuk pemukiman, tempat tinggal, toko atau kios, kantor, alat transportasi, serta mesin individual.
Menangani berbagai aspek terkait penilaian bisnis, seperti surat berharga, entitas bisnis, kewajiban dan hak perusahaan, kerugian, keuangan, aset tanpa bentuk fisik, serta pengawasan dalam pembiayaan proyek.
KJPP sering kali difokuskan pada penyediaan solusi atas berbagai masalah. Klien mereka berasal dari berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah maupun pusat, BUMN, hingga perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan swasta umumnya menggunakan layanan penilai publik untuk berbagai kebutuhan seperti akuisisi, penghapusan aset, sengketa aset, hingga proses merger.
Selain itu, beberapa KJPP juga menjadi mitra bagi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK.
Layanan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) memberikan berbagai manfaat, terutama dalam konteks penilaian properti dan aset. Berikut ulasan lengkapnya.
Kehandalan penilaian aset sangat penting dalam dunia perbankan. Kesalahan assessment dapat menyebabkan masalah serius, seperti kesulitan pada proses lelang atau likuidasi, serta ketidakmampuan untuk menutupi kewajiban yang ada.
Peran KJPP dalam hal ini adalah dengan memberikan penilaian secara terukur sehingga bisa membantu mencegah potensi kerugian akibat ketidakakuratan assessment.
KJPP juga dapat membantu mengatasi sengketa yang mungkin terjadi terkait dengan penilaian aset. Mereka melakukan assessment dengan memperhatikan penyesuaian khusus yang diatur dalam SPI 2013.
Selain itu, mereka juga melakukan survei objek penilaian dan lingkungan sekitarnya secara menyeluruh agar lebih akurat. Jika terdapat hambatan atau risiko serius, seperti kecelakaan atau kerugian jiwa, KJPP dapat menolak melakukan assessment dan memberikan laporan kepada pihak yang meminta layanan, contohnya seperti bank.
Baca juga: Rincian Biaya & Pajak Jual Beli Rumah
Secara keseluruhan, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) memegang peran sentral dalam ekosistem bisnis dan keuangan, terutama dalam konteks penilaian aset maupun properti. Sebagai pihak independen serta profesional, lembaga ini tidak hanya menawarkan assessment yang akurat dan terpercaya, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap ketetapan regulasi.
Pada akhirnya kehadiran KJPP sangat membantu berbagai entitas, mulai dari individu, lembaga keuangan, hingga lembaga-lembaga pemerintah.
Referensi: Kemenkeu.go.id